Kamis, 27 Oktober 2011

Sambungan rumah secara gratis

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bantaeng menargetkan 5.000 keluarga mendapatkan sambungan rumah secara gratis. Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah mengatakan, langkah tersebut bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang bisa menikmati air bersih.

“Selain bantuan sambungan secara gratis kepada 5.000 keluarga, kami juga menurunkan tarif PDAM sekitar 10% untuk rumah tangga. Sementara harga untuk sektor produksi tetap normal,” ungkapnya, kemarin. Kebijakan tersebut diambil PDAM Bantaeng setelah mendapat bantuan dari Bank Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau US Agency for International Development (USAID) sekitar Rp6,5 miliar untuk pelayanan air bersih dan program peningkatan pelayanan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penurunan harga tidak akan membuat PDAM rugi, tetapi untung.Apalagi, dalam dua tahun terakhir kondisi keuangan PDAM sudah sehat,” ungkapnya. Sementara itu, Direktur PDAM Bantaeng Andi Nurjaya mengatakan, bantuan sambungan gratis diberikan kepada keluarga yang berpenghasilan rendah.

Karena itu,pihaknya telah meminta semua kepala desa yang ada di Bantaeng mendata keluarga yang memiliki penghasilan rendah.“Kami sudah layangkan surat kepada para kepala desa untuk memasukkan data secepat mungkin,” ujarnya. Biasanya tarif pemasangan instalasi air baru sebesar Rp750.000 sampai Rp850.000.

Pemberian sambungan gratis ini akan diberikan kepada semua kecamatan di Bantaeng, kecuali daerah Banyorang. “Kami tidak berikan karena di sana akan bangun reservoir raksasa,”paparnya. Bantuan tersebut mulai dilaksanakan paling lambat Maret 2013. Dia berharap, dengan adanya bantuan itu, kebutuhan akan air bersih di kabupaten berjulukan Butta Toa itu akan terpenuhi.

Andi Nurjaya mengatakan, sumber air tersebut akan dikelola PDAM dan dimasukkan sebagai bagian sistem untuk memperkuat penyaluran air bersih ke Kota Bantaeng. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak warga yang menikmati air bersih.

Puluhan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat

Puluhan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kabupaten Maros menuntut pembayaran proyek yang telah selesai dikerjakan sejak 2007 hingga 2008. Tuntutan itu disampaikan menyusul dicoretnya penganggaran pembayaran proyek melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan 2011, oleh Kepala Badan Pemerintahan dan Masyarakat Desa Kabupaten Maros. Salah satu Ketua BKM Karya Makmur Desa Baruga Syamsuri B mengaku, pihaknya sudah menyelesaikan pengerjaan proyek pengerasan jalan di Dusun Balang dengan volume 300 meter sejak 2007.

Namun, sampai saat ini Pemkab Maros belum juga membayar. “Kami sudah mendapat rekomendasi dari Inspektorat mengenai pemeriksaan keadaan fisiknya sejak 2009, dengan persentase pengerjaan mencapai 95%. Kemudian kami pun mengerjakan proyek itu berdasarkan surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan Kepala Badan Pemerintahan dan Masyarakat Desa saat itu,” ujarnya. Dia mengaku, gara-gara mengerjakan proyek itu, dia harus berutang dan hingga saat ini belum dibayar.

“Proyek itu bersifat penunjukan. Sayang, sampai saat ini kepala BPMD tidak mengakui keabsahan proyek itu,”ujarnya. Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros Nasrun mengatakan, DPKD tidak memasukkan sisa pembayaran BKM ke dalam daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) 2011. Pasalnya, tidak ada izin dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Maros Yudi Indra Jaya.

Kepala BPMD menyatakan sikap mencoret semua proyek Badan Keswadayaan Masyarakat, dengan alasan proyek itu tidak masuk dalam daftar DPAL 2010.Yudi sebelumnya mengaku tidak ingin mengajukan semua pembayaran proyek BKM ke daftar DPAL pada 2011 karena proyek tersebut dikerjakan tidak melalui prosedur aturan yang berlaku. Menanggapi hal itu, Bupati Maros HM Hatta Rahman mengakui adanya proyek BKM yang belum selesai dibayarkan pemerintah daerah dari 2007.

Dia merinci, masih ada sekitar 30 jenis kegiatan dengan total anggaran Rp1,5 miliar. Kepala BPMD tidak boleh menyatakan sikap seperti itu. Seharusnya semua proyek BKM dikumpulkan, kemudian diajukan ke BPK. Biar nanti BPK yang menentukan, apakah layak dibayar atau tidak.

“Memang kami belum anggarkan tahun ini karena belum diajukan pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan,” ungkapnya. Bupati Hatta mengaku tidak punya niat merugikan para pengurus BKM selaku pemilik proyek yang sudah telanjur selesai mengerjakan proyeknya.“Mengenai pembayaran, itu tergantung rekomendasi BPK setelah pemeriksaan,”pungkas dia.

Sabtu, 08 Oktober 2011

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumsel menyeleksi 12 peserta dalam lomba poster tingkat Provinsi Sumsel, yang nantinya dikirim ke Jakarta untuk bertanding dalam ajang lomba poster BBKBN tingkat nasional.

Ke-12 peserta lomba poster dari Sumsel tersebut nantinya bergabung bersama 396 peserta dari 33 provinsi, yang ditayangkan secara live dengan menggunakan fasilitas teleconference. Kepala Dinas BKKBN Provinsi Sumsel Muhammad Tri Tjamadi mengatakan, seluruh peserta yang mengikuti ajang seleksi ini terbagi dalam empat kategori,yakni dari sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), mahasiswa dan umum (usia 15–24 dengan status belum menikah).

“Ditargetkan.lomba poster yang digelar oleh BKKBN pusat yang bekerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) ini mampu tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (Muri). Apalagi, kegiatan lomba ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia langsung melalui teleconference,”ujarnya. Pada awalnya,lomba poster ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi program BKKBN terutama program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), melalui penciptaan tren Generasi Berencana (Genre).

“Jadi,dengan adanya lomba poster ini, diharapkan kalangan remaja bisa mengetahui dan memahami konsep Genre dan praktik-praktiknya pada kehidupan nyata,”urainya. Tri Tjamadi menjelaskan, bagi peserta yang terpilih menjadi pemenang lomba poster tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada 29–31 Oktober 2011 di BKKBN pusat, peserta yang bersangkutan akan mendapatkan piala bergilir dari Ibu Negara RI, piala tetap dari Kepala BKKBN Pusat,piagam penghargaan dari Kepala BKKBN dan SIKIB, serta tabungan pembinaan senilai Rp7.500.000.

Sementara Junaidi,15,siswa kelas 2 SMKN 7 Palembang yang berpartisipasi dalam Lomba Poster Tingkat Provinsi Sumsel mengungkapkan, dirinya akan berusaha menjadi salah satu yang terbaik dari 12 peserta yang berlomba di BKKBN Provinsi Sumsel, untuk maju sebagai perwakilan Provinsi Sumsel di kancah Nasional.

“Degan pengalaman dan prestasi lomba melukis yang sering saya raih di tingkat SD, SMP dan SMA, saya optimistis akan terpilih menjadi salah satu wakil Sumsel untuk berlomba di tingkat nasional nantinya. Mohon doanya saja dari temanteman,” pungkasnya.
 
 
Copyright © 2013 Brajag All Rights Reserved.
Animal World