Minggu, 23 Januari 2011

Wakil Ketua Umum Partai Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, menyatakan wacana pembubaran Satgas Mafia Hukum yang bersengketa dengan Gayus Halomoan Tambunan, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

"Itu kan (Satgas Mafia Hukum) dibuat oleh Presiden. Jadi, Presiden yang punya kewenangan," kata Agung ketika ditemui VIVAnews.com di ruang tunggu VVIP Bandara Adisoetjipto, Yogyakarta, Minggu 23 Januari 2011.

Menurut dia, jika Presiden menilai Satgas masih diperlukan, dirinya mempersilakannya. "Ya monggo. Tapi, jangan ditarik-tarik ke ranah politik," ujarya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

"Diperlukan evaluasi total terhadap keberadaan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," ujar Idrus, Jumat, 21 Januari 2011.

Menurut dia, Satgas telah bekerja di luar jalur semestinya. Idrus menyebut keberadaan Satgas lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Menanggapi berbagai kritik kepada Satgas, sebelumnya anggota Satgas Mas Achmad Santosa, mengatakan, "Satgas dibentuk Presiden karena kebutuhan tentang perlunya pemberantasan praktik mafia hukum yang telah mengakar."

Menurut Mas Achmad Santosa, amanat Presiden untuk memberantas mafia hukum yang sudah mengakar itu diimplementasikan dengan beberapa langkah. Pertama, mempelajari modus operandi dan akar permasalahan mafia hukum.

"Langkah kedua menyusun program. Langkah ketiga, bekerja melaksanakan program all out termasuk pembenahan," kata pria yang akrab disapa Ota ini.

Jumat, 07 Januari 2011

Komando Resor Militer

Komando Resor Militer 161/Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang selama ini dipimpin perwira menengah berpangkat kolonel akan segera dipimpin jenderal berbintang satu atau brigjen. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Kolonel I Ketut Dewa Siangan ketika dihubungi di Kupang, Jumat (7/1/2011), membenarkan hal itu, tetapi ia tidak mengatahui waktu pelaksanaannya. "Memang benar ada peningkatan status Korem Wirasakti, tetapi saya belum tahu kapan seorang jenderal bintang satu akan memimpin Korem ini. Semuanya masih dikaji pimpinan TNI di Jakarta," katanya.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI No 72/IX/2010 tanggal 27 September 2010, ada 13 Korem di Indonesia yang naik statusnya dan dipimpin jenderal bintang satu.

Ke-13 Korem tersebut adalah Korem 032/WRB Padang, Korem 033/WP Tanjung Pinang, Korem 031/WB Pekanbaru, Korem 072/PMK Yogyakarta, dan Korem 081/DJ Madiun. Selain itu, Korem 083/BJ Malang, Korem 121/ABW Sintang, Korem 091/ASN Samarinda, Korem 131/STG Manado, Korem 161/WS Kupang, Korem 152/BDL Ternate, Korem 173/PVB Biak, dan Korem 174/ATW Merauke.

Peningkatan status Korem 161/WS Kupang karena kedudukannya berbatasan langsung dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia.

Selain itu, dalam tataran hubungan pimpinan daerah, Korem 161/WS Kupang masih dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat kolonel, sedangkan unsur pimpinan lainnya, seperti Polda NTT dan Lantamal Kupang, dipimpin oleh jenderal berbintang satu.

Korem 161/Wirasakti Kupang memiliki dua batalyon organik, yakni Yonif 743/PSY (Pradnya Samapta Yudha) dan Yonif 744/SYB (Satya Yudha Bhakti). Kedua batalyon organik ini sedang menjalankan tugas pengamanan di perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, dan menempati pos komando di Atambua, ibu kota Kabupaten Belu dan Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Demikian catatan online Brajag tentang.

Rabu, 05 Januari 2011

Direktorat Jenderal Imigrasi

Penyidik Bareskrim Polri bersama tim dari Direktorat Jenderal Imigrasi mulai mengarah penyelidikan ke Gayus Halomoan Tambunan terkait paspor atas nama Sony Laksono dengan foto mirip Gayus. Tim sudah melakukan interogasi Gayus di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. "Sudah dilakukan semalam sampai pagi tadi," ucap Kepala Bagian Penerangan Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Rabu (5/1/2011).

Boy mengatakan, fokus penyelidikan selanjutnya yakni memeriksa Gayus secara intensif setelah penyidik mendapat izin dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Izin diperlukan lantaran status Gayus masih sebagai tahanan pengadilan terkait empat perkara.

Dikatakan Boy, pihaknya akan menelusuri dugaan keterlibatan internal Imigrasi terkait terbitnya paspor yang awalnya dimohonkan atas nama Margareta. "Nanti kita lihat di mana pelanggarannya, apakah ada pemalsuan. Semua berpatok pada alat bukti yang harus kita cari. Jadi penyidik kerja sama dengan Imigrasi untuk mencari unsur pelanggaran dan dokumen asli," ucap dia.

Seperti diberitakan, kasus itu mencuat setelah Devina menulis Surat Pembaca di Harian Kompas karena pernah melihat pria mirip Gayus pergi ke Singapura. Kemudian, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengungkapkan adanya temuan di kantor Imigrasi mengenai seseorang bernama Sony Laksono yang mirip Gayus pergi ke Makau dan Kuala Lumpur.

Data di Imigrasi, Sony pergi ke Makau pada 24 September dan kembali ke Indonesia pada 26 September 2010. Sony juga pergi ke Kuala Lumpur pada 30 September 2010. Gayus menuding ada yang mengatur kasus itu. Dia enggan berkomentar perihal asli atau tidaknya paspor itu. Demikian catatan online Brajag tentang Direktorat Jenderal Imigrasi.
 
 
Copyright © 2013 Brajag All Rights Reserved.
Animal World