Minggu, 28 November 2010

Akademisi Komaruddin Hidayat

Akademisi Komaruddin Hidayat meminta para politisi konsentrasi mengurus rakyat. Sebab, hingga saat ini taraf hidupnya masih rencah, biaya pendidikan mahal, dan lapangan kerja sangat terbatas, sementara korupsi merajalela.

"Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah perilaku parpol. Mereka gagal memberikan program dan kepemimpinan yang bagus. Mereka tak mampu menegakkan hukum dan demokrasi," kata Komaruddin di sela Rapat Kerja Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (27/11/2010).

Ditambahkan Komaruddin, sekarang sudah saatnya janji-janji kampanye para politisi itu diwujudkan, terutama para politisi dari Partai Demokrat yang sedang berkuasa.

Seperti diwartakan, saat ini para politisi disibukkan isu kocok ulang formasi Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Di Parlemen, para anggota Dewan sibuk melakukan studi banding (beberapa orang lebih suka menyebut berpelesiran) ke luar negeri.

"Jika kondisi ini berlanjut, masyarakat dikhawatirkan menjadi semakin pesimistis dengan nilai-nilai demokrasi di Indonesia," katanya.

Saat ini, lanjut Komaruddin, di mata rakyat demokrasi identik dengan pemilu dengan mekanisme yang kotor dan penuh konflik. Aksi gugat-menggugat mewarnai akhir dari suatu pemilihan kepala daerah.

Karena itu, Komaruddin berharap sudah saatnya para pemimpin lebih fokus dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. Demikian catatan online Brajag tentang Akademisi Komaruddin Hidayat.

Minggu, 14 November 2010

Tingkat kepemilikan komputer

Tingkat kepemilikan komputer di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain di Asia Pasifik. Data dari Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau Apkomindo menunjukkan bahwa penetrasi komputer (PC dan laptop) di Indonesia baru 4 persen dari populasi penduduk atau sekitar 9,2 juta unit. Jumlah ini jauh dari rata-rata kepemilikan komputer di negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Hadirnya netbook yang menyediakan fungsi komputasi dasar dengan harga lebih terjangkau menjadi kabar baik. Yang juga menarik, peranti tersebut tersedia di gerai ritel yang mudah diakses masyarakat, seperti Carrefour. Bekerja sama dengan Toshiba, harian Kompas, Microsoft, dan Speedy Telkom, Carrefour mendistribusikan netbook "1 Nusa Bangsa, 1 Netbook untuk Semua Anak Bangsa".

Netbook yang disediakan adalah Toshiba seri NB-250 yang dibanderol seharga Rp 3.299.000 dan diskon Rp 100.000 jika menunjukkan kartu pelajar saat pembelian. Netbook Toshiba ini hanya bisa didapatkan di 60 gerai Carrefour di seluruh Indonesia.

Program gelombang pertama ini telah berlangsung mulai 1 hingga 19 Oktober 2010 dan berjalan sukses. Rencananya program ini akan dilanjutkan dengan gelombang kedua mulai pertengahan November ini.

"Toshiba menyadari betapa pentingnya mengenalkan komputer sejak dini pada anak bangsa karena kelak kemampuan komputer ini akan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka," ujar Glenn Batchelor, Senior Manager-Distributor Business, South & Southeast Asia Computer System Division for Toshiba Singapore, dalam rilis persnya. Demikian catatan online Brajag tentang Tingkat kepemilikan komputer.

Kamis, 11 November 2010

kasus Dugaan Korupsi

Tersangka kasus Dugaan Korupsi Sistem Administrasi badan hukum (sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra menyerahkan dokumen-dokumen kepada penyidik Kejaksaan Agung. Dokumen itu untuk melengkapi penyidikan terhadap kasusnya.

"Saya menyerahkan beberapa dokumen yang relevan dengan perkara ini," kata Yusril, di Kejaksaan Agung, Kamis 11 November 2010.

Beberapa dokumen yang diserahkan, kata Yusril, antara lain data statistik yang menunjukkan jumlah perusahaan yang berdiri setelah dan sebelum sisminbakum ada.

Selain itu Yusril juga menyerahkan surat perjanjian dengan IMF. Termasuk syarat yang dibuat mantan menteri hukum dan HAM, Andi Matalata, kepada Menteri Keuangan terkait biaya pemeliharaan sistem online tersebut.

Menurut Yusril, dalam surat tersebut, Andi meminta dana sebesar Rp10 miliar kepada menteri keuangan tiap bulannya. Uang itu digunakan untuk biaya operasional sisminbakum. Pengajuan dana tersebut diberlakukan pasca disitanya aset sisminbakum oleh kejaksaan.

Mantan menteri kehakiman ini kemudian menghitung, apabila dana tersebut di keluarkan oleh pemerintah sejak 2001 sampi september 2008 lalu."Jadi negara lebih rugi jika diambil oleh negara dan biaya pengambilalihan oleh negara," kata dia.

Yusril juga memberikan beberapa keterangan tambahan kepada penyidik, untuk melengkapi berkas. Demikian catatan online Brajag tentang kasus Dugaan Korupsi.

Rabu, 10 November 2010

Mengendus Aliran Dana Mencurigakan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mengendus Aliran Dana Mencurigakan dari rekening terdakwa mafia hukum Gayus Halomoan Tambunan. Meski saat ini ia ditahan di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, rekeningnya tetap aktif.

Plt Sekretaris Satuan Tugas Yunus Husein menyatakan ada transaksi yang keluar dari rekening Gayus saat ia dipenjara. Jumlah transaksi itu pun lumayan besar. Yunus menyebut ada aliran dana sebesar Rp 50 juta per bulan.

Namun, Yunus belum mau blak-blakan ke mana saja aliran dana ini mengalir. Karena temuan ini pula, Satuan Tugas akan mengadakan rapat untuk membahas temuan ini. "Kami akan mengecek apa benar ia keluar dan melakukan transaksi," ujar Yunus yang juga Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Rabu (10/11/2010).

Nama Gayus kembali mencuat belakangan ini setelah seorang lelaki yang mirip dengannya diketahui menonton pertandingan turnamen tenis internasional di Nusa Dua, Bali, Jumat (5/11/2010). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku tidak memberikan izin kepada Gayus untuk keluar dari rumah tahanan itu.

Polisi tengah mengusut kasus ini. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan sembilan penjaga rumah tahanan melanggar kode etik kepolisian. Demikian catatan Brajag tentang Mengendus Aliran Dana Mencurigakan.

Selasa, 09 November 2010

Susno Duadji

Tim kuasa hukum mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Susno Duadji menduga adanya rekayasa dalam kasus dugaan suap penanganan PT Salmah Arowana Lestari (SAL) yang menjerat Susno sebagai salah satu terdakwanya.

Kuasa hukum Susno, Henry Yosodiningrat menyampaikan, rekayasa tersebut terlihat dari keterangan sejumlah penyidik perkara PT SAL yang tertulis sama persis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Keterangan tiga penyidik PT SAL yang menjadi saksi dalam persidangan Susno sebelumnya, kata Henry, tertulis sama persis hingga penggunanaan tanda bacanya dengan keterangan ketua tim penyidik PT SAL, AKBP Dedi Supiandi yang diminta kesaksiannya hari ini. "Keterangan saudara, jawaban saudara di sini sama persis dengan jwaban saudara Juliar, Trimo, dan Suparna, titik koma, bahkan jawaban sampai ke nomor 25 sama persis. Dan itu (jawaban yang sama persis) bukan kutipan suatu pasal," kata Henry kepada Dedi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/11/2010).

Pernyataan Henry tersebut kemudian dibantah Dedi. Dia mengaku menjawab pertanyaan penyidik secara bebas pada waktu pemeriksaan tanpa ada unsur paksaan. Dia juga mengatakan bahwa apa yang tertera di BAP adalah murni jawabnnya sendiri, bukan jawaban yang sengaja dibuatkan penyidik untuknya.

"Pada saat saya diperiksa sebagai saksi sesuai BAP saya diperiksa penyidik dan waktu itu kita memberikan jawaban yang sesuai dengan tertuang di BAP," ujarnya.

Dedi juga berkilah dengan mengatakan bahwa pernyataannya yang tertulis sama persis hingga penggunaan tanda bacanya dengan pernyataan saksi penyidik Trimo, Suprana, dan Yuliar tersebut merupakan suatu hal yang wajar. "Itu kan memang yang ditanyakan proses penyidikan (perkara PT SAL), mau tidak mau harus sama dengan yang lain (penyidik lain yang bersaksi)," tukasnya.

Atas keganjilan tersebut, Henry meminta kepada majelis hakim yang diketuai Charis Mardianto agar menjadikan perihal kesamaan cetak tulis dan substansi keterangan keempat saksi dalam BAP tersebut dijadikan sebagai catatan khusus persidangan. "Kami mohon catatan khusus bahwa jawaban yang ada di sini yang di-copy paste disiapkan penyidik, saksi tinggal tanda tangani saja," kata Henry. Demikian informasi dari Brajag tentang Susno Duadji.

Minggu, 07 November 2010

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X

Beberapa hari lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta sejumlah bendera partai di lokasi bencana erupsi Merapi diganti bendera merah putih. Pernyataannya ini memperoleh dukungan politisi Demokrat Ulil Abshar Abdalla.

"Tidak etis daerah bencana jadi area komersil," kata Ulil. "Ini menyangkut kemanusiaan," kata Ulil Abshar Abdalla, dalam diskusi 'Politisasi Bencana', di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat 5 November 2010.

Dia menilai pemasangan atribut partai sudah berlebihan dan dibuat mencolok untuk menarik perhatian. Menurutnya, kalau membantu, bantu saja. "Kalaupun pasang atribut, seperlunya saja sebagai penanda posko."

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan, komersialisasi daerah bencana oleh partai politik akibat salah tafsir marketing politik. Dia menilai partai ingin hasil instan meraih simpati publik.

Padahal, kata dia, simpati pada korban lebih dibutuhkan. "Bersimpati pada korban adalah salah satu yang efektif menarik simpati massa terhadap partainya," kata Budiman.

Budiman menilai, presiden Chile dan elit politik negeri itu lebih bisa menunjukkan simpati dengan tulus. Dia memuji Presiden Chile dalam mendampingi penyelamatan korban ambrolnya tambang emas yang menimbun puluhan buruh tambang.

"Saya sendiri tidak melihat ada bendera Partai Republik atau Demokrat di daerah bencana itu. Mereka sadar betul kalau kejadian itu bagian dari kemanusiaan dan bukan komersialisasi," ujarnya. Demikian informasi dari Brajag tentang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
 
 
Copyright © 2013 Brajag All Rights Reserved.
Animal World